BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi menurut perspektif Pancasila dan Islam.

2. Membandingkan konsep Homo Economicus, Homo Islamicus, dan Manusia Pancasila serta merumuskan sintesis integratifnya.

3. Menguraikan peran manusia sebagai khalifah fil ardh sekaligus warga negara Pancasila beserta tanggung jawabnya.

4. Menganalisis mekanisme keseimbangan antara kepentingan individu, kolektif, dan ilahiah dalam sistem ekonomi Pancasila dan Islam.

5. Mengidentifikasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik temu ontologis kedua sistem ekonomi tersebut.

Pendahuluan

Setiap sistem ekonomi, baik disadari maupun tidak, dibangun di atas suatu asumsi dasar mengenai hakikat manusia. Asumsi inilah yang kemudian menentukan bagaimana kebijakan, kelembagaan, dan perilaku ekonomi dirumuskan. Ekonomi kapitalis klasik, misalnya, bertumpu pada gagasan Homo Economicus—manusia rasional yang senantiasa memaksimalkan kepentingan pribadinya. Sebaliknya, ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila menolak reduksi manusia semata-mata sebagai makhluk kalkulatif yang mengejar utilitas material.

Bab ini membahas hakikat manusia sebagai fondasi filosofis bagi bangunan Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Islam. Kedua sistem ini, meskipun lahir dari akar historis dan epistemologis yang berbeda—satu dari pergumulan bangsa Indonesia merumuskan jati diri kebangsaan, satu lagi dari wahyu dan tradisi keilmuan Islam—ternyata memiliki titik temu yang mendasar dalam memandang manusia: makhluk yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi ketuhanan, dimensi sosial, dan tanggung jawab moral.

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Dalam ilmu ekonomi konvensional, manusia umumnya diposisikan sebagai objek sekaligus subjek dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, cara memandang manusia sebagai subjek ekonomi sesungguhnya sarat nilai (value-laden), bukan netral. Pancasila dan Islam sama-sama menempatkan manusia bukan sekadar sebagai unit produksi atau konsumen pasif, melainkan sebagai pelaku moral (moral agent) yang aktivitas ekonominya senantiasa terkait dengan tanggung jawab kepada sesama dan kepada Tuhan.

1. Manusia sebagai Subjek Ekonomi dalam Perspektif Pancasila

Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang utuh (integralistik), yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hidup dalam ikatan kekeluargaan dan gotong royong. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek yang berhak atas kesejahteraan yang berkeadilan, bukan sekadar objek pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka ini, manusia sebagai subjek ekonomi Pancasila memiliki tiga kedudukan sekaligus: (1) sebagai pelaku ekonomi yang bebas berusaha dan berkreasi sesuai dengan hak asasinya; (2) sebagai anggota masyarakat yang terikat oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945; dan (3) sebagai warga bangsa yang tunduk pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menaungi seluruh sila lainnya.

2. Manusia sebagai Subjek Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam memandang manusia sebagai subjek ekonomi yang aktivitasnya tidak pernah lepas dari kerangka ibadah dalam makna luas ('ibadah 'ammah). Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat: 56), sehingga setiap tindakan ekonomi—mencari nafkah, berdagang, memproduksi, mengonsumsi—pada hakikatnya bernilai ibadah selama dilakukan sesuai koridor syariat.

Manusia dalam ekonomi Islam disebut sebagai al-insan yang dianugerahi akal ('aql) untuk berikhtiar secara rasional, sekaligus hati nurani (qalb) yang menuntunnya pada nilai-nilai moral. Ekonomi Islam menolak pandangan bahwa manusia semata-mata makhluk ekonomi yang bebas nilai; sebaliknya, manusia terikat oleh maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal).

3. Titik Temu Kedua Perspektif

Baik Pancasila maupun Islam menolak dikotomi tajam antara ekonomi dan etika. Keduanya memandang manusia sebagai subjek ekonomi yang terikat oleh nilai transendental (ketuhanan) dan nilai sosial (kemanusiaan dan keadilan). Perbedaannya terletak pada sumber otoritas nilai: Pancasila bersumber dari kesepakatan dasar bernegara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sedangkan Islam bersumber langsung dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai rujukan normatif utama.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

1. Homo Economicus

Konsep Homo Economicus lahir dari tradisi ekonomi klasik dan neoklasik, khususnya sejak Adam Smith. Homo Economicus digambarkan sebagai manusia rasional (rational man) yang senantiasa bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadinya (self-interest maximization). Asumsi ini menjadi basis bagi teori permintaan-penawaran, teori utilitas, dan teori perusahaan dalam ekonomi konvensional. Kritik terhadap konsep ini menyoroti bahwa model tersebut mereduksi manusia menjadi makhluk kalkulatif semata, mengabaikan dimensi altruisme, spiritualitas, dan solidaritas sosial.

2. Homo Islamicus

Sebagai respons terhadap keterbatasan Homo Economicus, para ekonom Muslim merumuskan konsep Homo Islamicus, yaitu manusia ekonomi yang rasionalitasnya dibingkai oleh nilai-nilai syariat. Homo Islamicus tetap rasional dan berkepentingan terhadap kesejahteraan duniawi, namun rasionalitasnya mempertimbangkan falah (kebahagiaan dunia-akhirat), bukan sekadar utilitas material jangka pendek. Cirinya: (1) motivasi diarahkan oleh keseimbangan dunia-akhirat; (2) perilaku dibatasi halal-haram; (3) memiliki kepedulian sosial terinstitusi melalui zakat, infak, sedekah, wakaf; (4) memandang harta sebagai amanah, bukan hak mutlak.

3. Manusia Pancasila

Manusia Pancasila adalah konsep antropologis khas Indonesia yang memandang manusia sebagai makhluk monodualis-monopluralis: sekaligus makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk pribadi dan makhluk Tuhan, makhluk bebas namun terikat tanggung jawab. Dalam konteks ekonomi, Manusia Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana dicita-citakan Bung Hatta melalui gagasan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Manusia Pancasila tidak menolak motif keuntungan, tetapi menempatkannya dalam bingkai keseimbangan dengan kepentingan bersama.

4. Tabel Perbandingan

| Aspek | Homo Economicus | Homo Islamicus | Manusia Pancasila |

|---|---|---|---|

| Motivasi utama | Maksimalisasi utilitas/keuntungan pribadi | Falah (kesejahteraan dunia-akhirat) | Kesejahteraan bersama berbasis kekeluargaan |

| Rasionalitas | Instrumental, bebas nilai | Islami, terikat syariat | Sosial, terikat nilai Pancasila |

| Pandangan terhadap harta | Hak mutlak individu | Amanah/titipan Allah | Alat kesejahteraan bersama |

| Batasan perilaku | Hukum pasar & regulasi negara | Halal-haram, maqashid al-syariah | Norma kekeluargaan, hukum, keadilan sosial |

| Orientasi sosial | Minimal, sebagai eksternalitas | Zakat, infak, sedekah, wakaf | Gotong royong & koperasi |

5. Sintesis Integratif

Meskipun berangkat dari akar epistemologis berbeda, Homo Islamicus dan Manusia Pancasila memiliki kesamaan mendasar dalam mengoreksi asumsi Homo Economicus: keduanya menolak reduksi manusia menjadi makhluk kalkulatif semata dan menempatkan dimensi spiritual serta solidaritas sosial sebagai bagian integral dari rasionalitas ekonomi. Sintesis ini dapat disebut sebagai "Homo Religio-Socius": manusia beragama yang sekaligus manusia sosial dalam aktivitas ekonominya—rasional secara instrumental namun terikat secara moral.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

1. Konsep Khalifah fil Ardh

Al-Qur'an menegaskan kedudukan manusia sebagai khalifah (wakil/pengelola) di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Sebagai khalifah, manusia diberi mandat untuk mengelola sumber daya alam dan memakmurkan bumi (QS. Hud: 61), namun disertai tanggung jawab (amanah) untuk tidak berbuat kerusakan (fasad) di muka bumi. Implikasinya: kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif (nisbi), sedangkan kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Pengelolaan sumber daya harus berorientasi pada kemaslahatan bersama dan kelestarian lingkungan.

2. Konsep Warga Negara Pancasila

Sejalan dengan itu, Pancasila memposisikan manusia Indonesia sebagai warga negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat—prinsip yang secara substansial sejalan dengan konsep khalifah: sumber daya alam bukan milik pribadi mutlak, melainkan amanah untuk kesejahteraan bersama.

3. Titik Temu: Tanggung Jawab Bersama

Kedua konsep menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas sumber daya ekonomi, melainkan pengelola yang bertanggung jawab secara berlapis: kepada Tuhan, kepada sesama manusia (keadilan sosial), dan kepada lingkungan (kelestarian lintas generasi).

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Kapitalisme cenderung mengutamakan individu di atas kolektif, sedangkan sosialisme/komunisme cenderung menegasikan individu demi kolektif. Pancasila dan Islam menawarkan jalan tengah (tawazun/keseimbangan).

- Dimensi Individu: Islam mengakui hak milik pribadi (al-milkiyah al-fardiyah) selama halal; Pancasila (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945) memberi ruang bagi inisiatif dan kreativitas individu.

- Dimensi Kolektif: dibatasi oleh kemaslahatan umum—dalam Islam melalui zakat, larangan riba dan monopoli merugikan (ihtikar); dalam Pancasila melalui demokrasi ekonomi, koperasi, dan penguasaan negara atas cabang produksi vital.

- Dimensi Ilahi: dalam Islam eksplisit melalui ibadah, halal-haram, pertanggungjawaban akhirat; dalam Pancasila melalui sila pertama yang menjiwai seluruh sila lain.

Pranata yang menjembatani keseimbangan ini antara lain: zakat/infak/sedekah/wakaf, koperasi dan BUMN/BUMD, larangan riba dan gharar, serta demokrasi ekonomi dan musyawarah.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Titik temu paling mendasar antara kedua sistem terletak pada tataran ontologis. Sila pertama Pancasila menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi yang menjiwai seluruh sila lainnya. Dalam Islam, tauhid (keesaan Allah) merupakan fondasi ontologis dari seluruh ajaran, termasuk ekonomi—seluruh aktivitas produksi, distribusi, konsumsi tunduk pada kehendak Allah sebagai pemilik hakiki alam semesta.

Kesejajaran ontologis ini tampak dalam: (1) Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi bagi norma ekonomi; (2) penolakan terhadap ekonomi sekuler-materialistis; (3) keberhasilan ekonomi diukur bukan hanya dari pertumbuhan material, tetapi juga keberkahan dan keharmonisan sosial-spiritual; (4) nilai Ketuhanan sebagai "payung" etis yang mengikat kebebasan individu maupun kekuasaan kolektif.

Rangkuman

- Manusia dalam Pancasila dan Islam dipandang sebagai subjek ekonomi bermoral, bukan sekadar pelaku kalkulatif bebas nilai.

- Homo Economicus, Homo Islamicus, dan Manusia Pancasila dapat disintesiskan menjadi "Homo Religio-Socius".

- Khalifah fil ardh dan warga negara Pancasila sama-sama menegaskan tanggung jawab pengelolaan, bukan kepemilikan mutlak.

- Kedua sistem menyeimbangkan kepentingan individu, kolektif, dan ilahi melalui pranata seperti zakat, koperasi, dan demokrasi ekonomi.

- Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi titik temu ontologis kedua sistem ekonomi.