BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI


A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional
Menganalisis Pasal 33 UUD 1945 (asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi vital) dan menunjukkan sinerginya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang kepemilikan bertingkat dan keadilan distribusi.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan
Meninjau perkembangan regulasi ekonomi syariah nasional (UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, dsb.) beserta tantangan implementasinya di lapangan, termasuk harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang lebih luas.

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah
Membahas kewajiban negara menjamin dharuriyat (kebutuhan pokok/primer seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) sebagai amanat konstitusi sekaligus tujuan syariah dalam menjaga jiwa dan kehormatan manusia.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan
Menjelaskan bagaimana pengembangan industri halal perlu diarusutamakan menjadi agenda pembangunan nasional yang terencana, bukan sekadar sektor niche, mengingat potensi ekonominya yang besar.

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif
Membahas perlunya sinergi dan reformasi kelembagaan antara regulator keuangan konvensional (OJK, Bank Indonesia) dengan lembaga pengelola instrumen sosial Islam (BAZNAS untuk zakat, BWI untuk wakaf) agar bekerja dalam satu ekosistem yang koheren.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi menurut perspektif Pancasila dan Islam. 2. Membandingkan konsep Homo Economicus, Homo Islamicus, dan Manusia Pancasila serta merumuskan sintesis integratifnya. 3. Menguraikan peran manusia sebagai khalifah fil ardh sekaligus warga negara Pancasila beserta tanggung jawabnya. 4. Menganalisis mekanisme keseimbangan antara kepentingan individu, kolektif, dan ilahiah dalam sistem ekonomi Pancasila dan Islam. 5. Mengidentifikasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik temu ontologis kedua sistem ekonomi tersebut. Pendahuluan Setiap sistem ekonomi, baik disadari maupun tidak, dibangun di atas suatu asumsi dasar mengenai hakikat manusia. Asumsi inilah yang kemudian menentukan bagaimana kebijakan, kelembagaan, dan perilaku ekonomi dirumuskan. Ekonomi kapitalis klasik, misalnya, bertumpu pada gagasan Homo Economicus—manusia rasional yang senantiasa memaksimalka...
Baca selengkapnya

BAB 5: PRINSIP-PRINSIP INTEGRATIFSISTEM EKONOMI PANCASILA-ISLAM

A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi Prinsip pertama dan paling fundamental dalam sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam adalah penempatan dimensi ketuhanan sebagai fondasi tertinggi norma ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan konsep tauhid dalam Islam sama-sama menolak sekularisasi ekonomi—pemisahan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai transenden. Dalam kerangka integratif ini, prinsip ketuhanan-tauhid diterjemahkan menjadi beberapa kaidah operasional: 1. Setiap kebijakan dan transaksi ekonomi harus tunduk pada batasan moral-spiritual, bukan semata pertimbangan untung-rugi material. Ini berarti bahwa efisiensi dan profitabilitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan suatu keputusan ekonomi. 2. Kesadaran akan pertanggungjawaban ilahiah (akuntabilitas vertikal)  menjadi pengendali internal yang melampaui regulasi hukum positif, mendorong pelaku ekonomi untuk berperilaku etis bahkan ketika tidak ada pengawasan eks...
Baca selengkapnya